Percepat Relokasi Pengungsi, Pemkab Pidie Jaya Kebut Penyelesaian Ratusan Huntara
BPBD Pidie Jaya melaporkan progres pembangunan 739 unit Huntara bagi korban bencana hidrometeorologi telah mencapai 80 persen. Targetnya, pengungsi pindah sebelum Ramadan.
ACEH – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus memacu pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi. Hingga saat ini, sebanyak 739 unit huntara tengah dikebut pengerjaannya dengan rata-rata progres fisik mencapai 80 persen.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPBD Kabupaten Pidie Jaya, Okta Handipa, mengonfirmasi bahwa pembangunan tersebut tersebar di beberapa titik strategis, termasuk kompleks perkantoran Meureudu dan Gampong Meunasah Raya di Kecamatan Meurah Dua.
"Hunian sementara atau huntara yang sedang dibangun di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 739 unit. Progres pembangunan bervariasi, rata-rata sudah mencapai 80 persen," ujar Okta saat dihubungi dari Banda Aceh, Senin (16/2/2026).
Ratusan Unit Sudah Ditempati
Selain unit yang sedang dalam proses pengerjaan, sebanyak 212 unit huntara dilaporkan telah selesai dan kini sudah ditempati oleh masyarakat. Fasilitas tersebut mencakup 162 unit yang dibangun oleh Danantara serta 50 unit hasil kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Okta menekankan pentingnya penyelesaian tepat waktu agar warga tidak lagi bertahan di tempat pengungsian.
"Kami berharap pembangunan hunian sementara tersebut dapat segera selesai, sehingga masyarakat terdampak bencana yang masih di pengungsian dapat secepatnya direlokasi ke hunian sementara," tambahnya.
Komitmen Hidup Layak Sebelum Ramadan
Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menegaskan target ambisius agar seluruh pengungsi sudah bisa meninggalkan tenda sebelum memasuki bulan suci Ramadhan. Komitmen ini ia sampaikan saat mendampingi Kepala BNPB Suharyanto meninjau lokasi di Gampong Manyang Cut.
"Targetnya pembangunan hunian sementara tersebut rampung dan pengungsi dapat keluar tenda sebelum Ramadhan," tegas Sibral.
Bagi Sibral, perpindahan ini bukan sekadar soal fisik bangunan, melainkan upaya mengembalikan martabat dan kesehatan masyarakat yang selama ini terpaksa tinggal di lokasi yang kurang layak seperti tenda, aula, sekolah, hingga tempat ibadah.
"Ini bukan sekadar membangun tempat tinggal sementara, tetapi memastikan masyarakat bisa kembali hidup layak, sehat, dan bermartabat setelah bencana," tuturnya.
Solusi Transisi Menuju Hunian Tetap
Keberadaan huntara dipandang sebagai solusi transisi yang krusial. Selain memberikan ruang hidup yang lebih aman dan sehat bagi keluarga, fasilitas ini memungkinkan masyarakat untuk mulai menata kembali kehidupan sosial dan ekonomi mereka sembari menunggu pembangunan hunian tetap (huntap) selesai.
Bupati menjamin bahwa seluruh proses pemulihan pascabencana ini akan dikawal dengan prinsip keterbukaan.
"Kami menegaskan seluruh proses pemulihan pascabencana akan terus dikawal secara transparan dan sesuai aturan, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Bersama kita bangkit, bersama kita pulih," pungkasnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.



