TIMES ACEH, ACEH BARAT – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengerahkan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP untuk mencegah praktik penjualan BBM non-subsidi dan LPG 3 kg subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Langkah ini diambil menanggapi laporan maraknya harga tidak wajar pascabencana banjir.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, mengungkapkan temuan mengejutkan. “Harga jual gas LPG subsidi pemerintah di Aceh Barat pernah dijual oleh pedagang mencapai Rp130 ribu per tabung di Kecamatan Kaway XVI,” ujarnya di Meulaboh, Rabu (10/12/2025). Padahal, HET resmi untuk gas 3 kg hanya Rp18.000 per tabung. Di kecamatan lain, harga berkisar antara Rp35.000 hingga Rp70.000.

Tim gabungan terus melakukan pengawasan dan imbauan kepada pedagang. “Kalau misalnya ada yang jual Rp20 ribu/tabung masih kita toleransi, tapi kalau di atas harga itu akan kita tindak,” tegas Bupati.

Pengawasan juga mencakup BBM non-subsidi. Harga Pertamax yang semestinya Rp12.500–Rp12.750 per liter, dilaporkan dijual hingga Rp15.000–Rp17.000 per liter. Selain BBM dan gas, tim juga memantau harga sembako. Pemerintah memberikan toleransi margin keuntungan wajar, tetapi akan menindak tegas pedagang yang menaikkan harga secara berlebihan.

“Kalau misalnya pedagang beli cabai Rp50 ribu per kg lalu dijual Rp60 ribu per kg masih wajar, tapi kalau beli Rp50 ribu lalu jual Rp70 ribu atau Rp80 ribu itu tidak wajar. Kita bisa tindak pedagangnya,” tandas Tarmizi. (*)