TIMES ACEH, PANGANDARAN – Komentar Gubernur Jabar (Jawa Barat), Dedi Mulyadi atas kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) dinilai sebagai perilaku bullying (perundungan) dan sikap yang tidak negarawan.

Kontroversi mencuat di ruang publik usai pernyataan mengejutkan yang dilontarkan KDM - sapaan akrab Gubernur Jawa Barat, terkait kondisi keuangan di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat menuai reaksi dari beberapa kalangan.

Dalam sebuah acara, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengucapkan beberapa Kabupaten/Kota kondisi keuangan sedang tidak baik dengan nada candaan dan tidak pantas dilontarkan pejabat publik.

Pegiat komunitas Rumah Perjuangan 145 Pangandaran Asep Saepudin mengatakan, ucapan Dedi Mulyadi dinilai berlebihan dan jadi konsumsi negatif yang berpotensi menjadi pemicu perpecahan.

"Ucapan Gubernur Dedi Mulyadi merupakan pernyataan yang dinilai merendahkan martabat masyarakat serta mencederai semangat pembangunan daerah," kata Asep, Kamis (12/6/2025).

Ditambahkan Asep, pada video tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi melontarkan ucapan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang ada di Jawa Barat dengan beberapa sebutan stigma negatif

"Harusnya Gubernur sebagai pemimpin di tingkat Provinsi bisa memberikan semangat dan motivasi bagi Kabupaten dan Kota yang kondisinya sedang tidak stabil," tambah Asep.

Asep juga mengatakan, kalau saja perilaku bullying tersebut dibalas, bisa saja publik bertanya apakah betul secara fakta dan realita kepemimpinan sosok Dedi Mulyadi baik dan benar atau seberapa besar prestasi kepemimpinan Dedi Mulyadi ketika menjadi Bupati Purwakarta dan saat menduduki beberapa jabatan.

"Mungkin saja Dedi Mulyadi hanya baik di konten media sosial saja, belum tentu fakta dan realita nyatanya," tegas Asep.

Asep memaparkan, alangkah baiknya KDM meminta maaf ke publik atas perilaku lontaran yang menyakitkan Kabupaten dan Kota baik langsung atau melalui media sosial. "Dampaknya lontaran bullying itu sangat berpotensi memecah belah masyarakat, sehingga berdampak pada konsentrasi pembangunan," papar Asep.

Asep menyebutkan, kalau memang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sosok pemimpin, harusnya mampu menciptakan terobosan yang dapat membawa Kabupaten dan Kota di Jawa Barat keluar dari stagnasi ekonomi.

"Jangan malah justru memicu gelombang reaksi negatif kalau memang kepemimpinan Gubernur Jawa Barat memiliki visi dan misi pembangunan," sebut Asep.

Kritik boleh saja dilontarkan, namun harus dibarengi dengan empati, data yang akurat dan solusi yang konstruktif, bukan sekadar membakar emosi publik demi kepentingan tertentu. "Lontaran Dedi Mulyadi itu bukan kritik membangun, namun pernyataan yang menjatuhkan," terang Asep.

Asep juga menegaskan, sikap Gubernur Jawa Barat tersebut komunikasi politik yang kurang etis yang menargetkan bentuk populisme agresif yang kerap digunakan untuk mencuri perhatian publik tapi tidak memberikan dampak perbaikan. (*)