TIMES ACEH, BANDA ACEH – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan bahwa penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) telah mendapat persetujuan pemerintah pusat.

“PPPK, atas perintah Bapak Presiden, sudah disetujui Mendagri dan Menpan RB. Dua atau tiga orang per koperasi,” kata Zulhas saat memimpin rapat konsolidasi Satgas Kopdes Merah Putih se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Kamis (18/9/2025).

Menurut Zulhas, setiap koperasi akan mendapat minimal dua hingga maksimal tiga orang PPPK. Penempatan ini diprioritaskan bagi putra-putri daerah setempat, sehingga tenaga kerja lokal bisa berperan aktif dalam pengembangan koperasi.

Ia menegaskan bahwa gaji PPPK tidak ditanggung desa. “Kalau gaji PPPK itu dari APBD atau APBN. Jadi kalau ditanya gajinya di koperasi, tidak ada,” jelas Zulhas.

Namun, Zulhas menambahkan bahwa PPPK masih bisa memperoleh tambahan penghasilan dari laba koperasi. Skema pembagiannya yakni 20 persen untuk pembangunan desa, 30 persen untuk pengurus, dan 50 persen untuk pengembangan usaha koperasi.

Zulhas juga membuka peluang penambahan jumlah PPPK di daerah bila dianggap masih kurang. “Kalau tiga orang dirasa tidak cukup, bisa diajukan ke Menpan RB,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat alur penempatan PPPK di Kopdes MP.

“Jadi 16 ribu Kopdes Merah Putih kita prioritaskan, segera ditempatkan PPPK-nya, dan alurnya dipercepat,” kata Bima Arya. (*)